PANGKALPINANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (12/8/2026). Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut membahas berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPRD Kabupaten Bangka dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memahami pelaksanaan program pembangunan pangan yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan di daerah.
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Surya Erni, S.E., didampingi Sekretaris Komisi II Makmun, S.H., M.H., serta Anggota Komisi II Yusmiati, S.E., M.A.P., Juniar, S.IP., dan H. Suhaili.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kurniawan, S.T., M.T., bersama jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Turut hadir Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dr. Arief Febrianto, S.Pi., M.Si., Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Enda Sukaisih, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Rolly Dwi Candra, S.Sos., serta pejabat fungsional pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memaparkan berbagai program dan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pembahasan mencakup sejumlah program strategis, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), distribusi dan stabilisasi pangan, pemberantasan penyakit hewan, bimbingan teknis budidaya, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat di sektor pertanian dan peternakan.
Menurut Kurniawan, penguatan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, keamanan pangan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan.
Melalui Gerakan Pangan Murah dan distribusi serta stabilisasi pangan, pemerintah berupaya menjaga akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang terjangkau sekaligus mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika produksi dan distribusi pangan serta perubahan kondisi pasar yang dapat memengaruhi keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Di sektor pertanian, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas petani melalui bimbingan teknis budidaya. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong penerapan budidaya yang baik, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hasil produksi, serta meningkatkan efisiensi usaha tani.
Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sektor pertanian. Ketersediaan lahan, akses sarana dan prasarana produksi, distribusi input pertanian, kondisi iklim, hingga pemasaran hasil produksi merupakan aspek yang perlu ditangani secara terpadu.
Karena itu, penguatan sektor pertanian diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi komoditas pangan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas petani, optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian, peningkatan akses terhadap sarana produksi, serta penguatan kelembagaan dan pemasaran.
Sementara itu, pada sektor peternakan, upaya penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas ternak sekaligus menjaga kesehatan hewan. Pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menjadi bagian penting untuk melindungi populasi ternak, menjaga keberlanjutan usaha peternakan, serta mendukung penyediaan pangan asal hewan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.
Selain program pembinaan, pemerintah juga memberikan dukungan melalui penyaluran bantuan kepada masyarakat, baik pada sektor pertanian maupun peternakan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan usaha masyarakat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta peternak.
Dalam konteks pembangunan ketahanan pangan daerah, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi sangat penting. Kebijakan dan program yang dilaksanakan perlu diselaraskan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga intervensi pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih tepat sasaran.
Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi mengenai berbagai tantangan pembangunan pertanian dan peternakan, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pangan masyarakat yang terus berkembang.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan terdapat pemahaman yang semakin baik mengenai arah kebijakan, pelaksanaan program, serta peluang penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan program pembangunan pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas pemerintahan, dukungan DPRD, serta keterlibatan petani, peternak, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan daerah yang tangguh, mandiri, aman, dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bangka diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah-langkah kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan pangan serta mendorong kemajuan sektor pertanian dan peternakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
