PANGKALPINANG – Pimpinan dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali mengunjungi Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (01/11/2022).
Kehadiran legislator yang dipimpin Ketua Komisi Edi Purwanto ST itu berkoordinasi terkait berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka membangun sektor pertanian ke depan.
Ikut serta dalam rombongan Wakil Ketua Komisi II Darma, Sekretaris Komisi Syahran SE bersama sejumlah anggota
Kedatangan anggota legsilatif itu diterima langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel Edi Romdhoni SP MM bersama sejumlah pejabat terkait di ruang kerjanya.
Ketua Komisi II Edi Purwanto ST mengatakan kehadiran mereka di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel tersebut membawa sejumlah urusan yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya terkait dengan konsep pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Yang kedua jujur saja kami butuh perjuangan kita bersinergi bersama-sama mengenai pupuk bersubsidi, (dari) sembilan item (komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi), salah satu komoditas unggulan kita tidak masuk ke dalam situ. Nah, ini menjadi satu bentuk problem buat kita bersama,” kata Edi.
Ia menuturkan kebijakan pupuk bersubsidi yang dibuat pemerintah pusat tidak sinkron dengan program Pemerintah Provinsi Babel dalam upaya pengembangan lada putih sebagai salah satu komoditi unggulan ke depan. Kondisi tersebut diperparah dengan harga pupuk non subsidi sangat mahal dan jauh dari jangkauan masyarakat.
“Dan harapan kami keberadaan pupuk bersubsidi ini harus kita perjuangkan kersama di Kementerian (Pertanian) karena sudah banyak masyarakat yang berteriak dalam hal ketersediaan pupuk berusbisdi di mana non subsidi harganya jauh dari jangkauan masyarakat. Kalau masyarakat menengah ke atas mungkin tidak adalah efek yang sangat luar biasa tetapi masyarakat yang sedang berproses (akan merasakan dampaknya),” tuturnya seraya menambahklan sektor pertanian kini mulai menjadi idola masyarakat.
“Hari ini masyarakat kita harus berubah menjadi masyarakat yang berproses. Sekarang pertanian perkebunan sudah jadi perhatian masyarakat. Tapi ada masalah - masalah yang mulai bermunculan dan hal inilah yang menjadi PR kita bagaimana program kita bisa maksimal tapi support di bawah tidak bisa menjamin,” terangnya
Sementara itu Kepala Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Edi Romdhoni SP MM mengatakan Pemerintah Provinsi Babel sudah berupaya memenuhi keinginan petani terkait pupuk bersubsidi. Namun upaya tersebut belum diakomodir pemerintah sehingga beberapa komoditas unggulan daerah ini tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
“Pak Gubernur sudah berkirim surat ke pusat tapi tidak dikabulkan karena pupuk bersubsidi ini diputuskan Pokja di Komisi IV DPR. Karena itu justru bapak-bapak yang ada di DPRD ini malah lebih kuat untuk membantu memperjuangkannya,” kata Edi.
Terkait dengan lalu lintas ternak yang sebelumnya juga dipertanyaan Anggota Komisi II DPRD Bateng Apri Panzupi SE, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Edi Romdhoni SP MM mengatakan masih tetap diawasi meskipun kasus PMK sudah banyak berkurang.
“Tapi karena jumlah sapi sakit di Babel saat ini tinggal dua ekor maka daerah kita dianggap daerah menuju bebas PMK sehingga sapi yang masuk pun harus berasal dari daerah yang bebas PMK juga seperti dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tandasnya.*)
