PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Satgas yang beranggotakan banyak unsur dan melibatkan lintas sektoral itu diharapkan efektif meminimalisir hewan ternak yang terinfeksi penyakit tersebut.
“Jadi namanya bukan lagi gugus tugas tapi satgas,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Drh Judnaidy saat memimpin rapat terkait anggaran Satgas PMK di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jumat (08/07/2022).
Berbagai pejabat dari instansi terkait hadir dalam rapat tersebut di antaranya, perwakilan Kejaksaan Tinggi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu ikut pula dalam rapat sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masing-masing Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Keuangan Daerah serta Biro Hukum.
Judnaidy menjelaskan pembentukan satgas PMK merupakan perintah pusat. Sebelumnya untuk pengendalian PMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangani gugus tugas.
“(Tapi) proses pembuatan gugus tugas belum selesai secara nasional di Jakarta berkembang lagi. Tadinya Kementerian Pertanian sendiri (yang menangani PMK) tapi sekarang melibatkan Kementerian Perekonomian beserta lintas kementerian di bawahnya dan sekarang berkembang lagi dengan bergabungnya Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves),” jelas Judnaidy.
“Dan akhirnya di sinilah sampai saat ini kemudian Pak Menko Marves menginstruksikan kepada Kepala BNPB untuk mengambil alih proses pengendalian PMK ini,” sambungnya.
Judnaidy berharap kehadiran Satgas dapat mempercepat penanganan PMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia juga mengharapkan stakeholders terkait untuk membantu terutama yang berhubungan dengan anggaran.
“Karena itu kami menghadirkan bapak-bapak sekalian untuk memberikan masukan terutama bagaimana menyikapi PMK ini yang mana anggaran untuk kegiatan tersebut memang belum ada,” tandasnya.*)
