PANGKALPINANG—Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juaidi Rusli SP MP memimpin rapat sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi bagian program kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Dinas Pertanian Kabupaten se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (27/08/2021) petang.
Selain PSR, pertemuan yang digelar secara online melalui video conference menggunakan aplikasi zoom itu, juga disosialisasikan program beasiswa, bantuan alat mesin pertanian, pembangunan pabrik CPO (crude palm oil) sawit mini, kegiatan intensifikasi perkebunan sawit hingga pembangunan jalan produksi di areal perkebunan kelapa sawit rakyat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juaidi Rusli SP MP mengatakan pertemuan yang dilaksanakan secara virtual tersebut merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Program Kerja Direksi BPDPKS Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr H Erzaldi Rosman SE MM tanggal 19 Agustus 2021 yang lalu.
“Jarang-jarang ada Gubernur di Indonesia ini bisa langsung komunikasi dengan BPDPKS, sebagian agak hati-hati tapi Pak Gubernur kita luar biasa mendorong perkebunan kelapa sawit ini terutama dari aspek produktifitas. Maksudnya jangan sampai nanti kebunnya luas tapi produktifitasnya rendah,” kata Juaidi.
Sebagaimana diwartakan distan.babelprov.go.id edisi Kamis 19 Agustus 2021 digelar Sosialisasi Program Kerja BPDPKS. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr H Erzaldi Rosman SE MM ikut hadir pada pertemuan yang digelar secara daring itu termasuk jajaran direksi BPDPKS.
Karena itu Juaidi mengajak pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan sejumlah program tersebut. Ia berharap program kerja BPDPKS itu dapat meningkatkan produktifitas sawit rakyat ke depan.
“Selain PSR pada tahun 2021 ini sudah mulai dibuka menu yang baru, seperti jalan produksi, intensifikasi berupa bibit dan pestisida yang juga perlu kita kejar, beasiswa yang juga perlu disampaikan kepada petani dan pelaku usaha yang melanjutkan ke jenjang D1 dan D3, siapa tahu ada anak atau saudara para petani yang ingin kuliah termasuk juga yang terakhir ada alat mesin pertanian terutama alat angkut yang bisa diusulkan,” ujar Juaidi.
Namun Juaidi mengingatkan agar usulan yang disampaikan nanti mempertimbangkan kebutuhan. Karena itu ia menyarankan usulan yang dibuat berdasarkan kawasan.
“Misalnya untuk jalan usaha tani jangan kecil-kecil hamparan yang akan dibangun jalan usaha tani. Paling tidak lima puluh hektar satu hamparan. Nanti kita usulkan per kawasan. Termasuk juga alat mesin pertanian terutama alat angkut dari kebun ke pengumpul misalnya dari kebun-kebun masyarakat yang produksinya terpencar-pencar dikumpulkan pada satu titik,” tambah Juaidi.*)
