PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memperkuat koordinasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Semester II Tahun 2026 bersama pemerintah kabupaten/kota, BULOG, serta distributor dan pelaku usaha pangan, Kamis (13/8/2026).
Rapat Koordinasi GPM Semester II Tahun 2026 membahas evaluasi pelaksanaan GPM sekaligus penyusunan langkah tindak lanjut untuk periode berikutnya. Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diikuti unsur Dinas Pangan kabupaten/kota, BULOG, serta distributor/pelaku usaha pangan.
Sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 10 kali di empat kabupaten/kota, yaitu Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Kegiatan tersebut menyediakan 12 jenis komoditas, dengan nilai transaksi tertinggi sebesar Rp68,335 juta.
Evaluasi Partisipasi Distributor dan Kesiapan Pasokan
Dari 14 distributor yang tercatat dalam bahan paparan, sebanyak 9 distributor telah berpartisipasi dan 5 distributor belum tercatat hadir. BULOG dan DAYAT menjadi distributor dengan frekuensi kehadiran tertinggi, masing-masing 10 kali, sementara RMA, SAL, dan INDOFOOD masing-masing 6 kali.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kurniawan menekankan agar kehadiran distributor semakin dimaksimalkan, terutama untuk komoditas sumber protein seperti daging ayam ras dan telur. Perencanaan GPM juga perlu mempertimbangkan keterjangkauan lokasi, ketersediaan distributor, biaya distribusi, serta kebutuhan masyarakat.
Sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyampaikan bahwa kehadiran distributor daging ayam ras masih menjadi kendala. Jarak lokasi, biaya BBM, transportasi, angkutan, dan akomodasi juga menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan distributor menjangkau lokasi yang jauh.
GPM Bertransformasi dari Event-Based Menuju Demand dan Price-Based
Rakor menegaskan arah transformasi pelaksanaan GPM. Semester II diarahkan menjadi intervensi pangan yang lebih presisi: targeted atau berbasis kebutuhan lokasi, responsive terhadap perkembangan harga, supply assured atau berbasis kesiapan pasokan, collaborative melalui sinergi provinsi, kabupaten/kota dan distributor, serta measurable melalui data setiap kegiatan.
Pendekatan tersebut mengubah fokus dari sekadar “kapan ada kegiatan?” menjadi “di mana masalahnya, komoditas apa yang dibutuhkan, dan apakah pasokannya siap?”. Dengan demikian, waktu dan lokasi GPM semakin mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan harga pangan.
Antisipasi Risiko Harga dan Pasokan hingga Oktober 2026
GPM pada periode Agustus–Oktober 2026 di empat lokasi: Ibul, Kabupaten Bangka Barat pada 20 Agustus; Pedindang, Kabupaten Bangka Tengah pada 3 September; Belinyu, Kabupaten Bangka pada 10 September; serta Pangkalpinang pada 8 Oktober 2026.
Rangkaian tersebut diarahkan mengikuti momentum risiko, mulai dari kebutuhan pangan menjelang hari besar keagamaan, puncak kemarau, hingga periode cuaca peralihan, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga pangan.
Sejumlah Isu Harga dan Mutu Menjadi Perhatian
Bangka Tengah melaporkan harga beras premium sekitar Rp16.000 per kilogram dan telah berada di atas HET sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengendalian harga. Selain itu, terdapat keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP yang dijual pada GPM.
Pemerintah daerah bersama BULOG sepakat memperkuat pengawasan kualitas SPHP sebelum dan selama penjualan serta menindaklanjuti keluhan masyarakat. Koordinasi jadwal antara provinsi, kabupaten/kota, dan distributor juga akan diperkuat agar kesiapan komoditas dan pelaku usaha dapat dilakukan lebih awal.
Tindak Lanjut Bersama
Rakor menyepakati penyusunan kalender GPM dengan mempertimbangkan event lokal, periode rawan kenaikan harga, kebutuhan masyarakat, dan kesiapan distributor; penguatan koordinasi jadwal; optimalisasi distributor daging ayam ras dan telur; dukungan distribusi untuk lokasi yang sulit dijangkau; pengawasan kualitas SPHP bersama BULOG; pengendalian jumlah distributor beras pada satu lokasi; serta penguatan pemantauan harga komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan seperti beras dan daging ayam ras.
Melalui koordinasi lintas pihak tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong GPM Semester II agar semakin tepat sasaran, responsif terhadap perkembangan harga, didukung kesiapan pasokan, dan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Arah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah.*)
